Perekonomian
Indonesia di Zaman Raja-Raja
Munculnya
imperium kerajaan merupakan salah satu ciri yang menunjukkan masa jaya
perekonomian Indonesia. Karena faktor letak Indonesia yang sangatlah strategis
juga menjadi sebabnya dapat terlaksananya perekonomian Indonesia. Menjadi beruntung karena letaknya juga
dihimpit oleh dua benua dan dua samudera. Yaitu Benua Asia dan Eropa, dan juga
Samudera Pasifik dan Hindia. Hal tersebut menjadi keberuntungan Karena posisi
tersebut menjadi tempat pelayaran niaga antarbenua. Perdagangan dari
peradaban-peradaban besar seperti Cina, Romawi, dan Mesir membangkirkan
semangat para penduduk pribumi untuk berdagang. Pada saat itu, mulai
diperkenalkannya uang berupa koin dan emas untuk menunjang perekonomian.
Perekonomian Indonesia semakin melesat setekah ditemukannya komoditi yang
memiliki nilai besar seperti rempah-rempah.
Perekonomian
Indonesia di Zaman Kolonial
Sebelum
Indonesia merdeka ada 4 negara yang menjajah, diantaranya yaiutu Portugis,
Inggris, Belanda dan Jepang. Dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia,
Belanda yang sangat banyak menanamkan sistem perekonomian di Indonesia. Belanda
yang saat itu menganut paham Merkantilis. Belanda melimpahkan wewenang untuk
mengatur Hindia Belanda kepada VOC. Untuk mempermudah aksinya di Hindia
Belanda, VOC diberi hak Octrooi. Walaupun diberi hak itu, bukan berarti VOC
mempunyai hak seutuhnya terhadap perekonomian Hindia Belanda. Untuk menjamin
hak atas monopoli yang telah ditetapkan, VOC telah menguasai kota dagang dan
jalur pelayaran. VOC juga menetapkan peraturan-peraturan seperti Verplichte leverentie
(kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC) dan Contigenten (pajak hasil bumi)
untuk mendukung monopoli tersebut. Namun , pada tahun VOC bubar karena
dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu
nampak pada definisit kas VOC. Karena kegagalan tersebut VOC akhirnya diambil
alih oleh Bataafsche Republiek. Tetapi, Bataafsche tidak dapat bertahan lama
karena dihadapkan oleh kekaucaun dalam keuangannya. Pada akhirnya, Inggris
mengambil alih pemerintahan Hindia-Belanda.
Inggris
berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah 2abad diterapkan oleh
Belanda, dengan menetapkan Landrent(pajak tanah). Dengan sistem tersebut maka
masyarakat pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk inggris atau
yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah
jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi
daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
Pada
tahu 1836 atas inisiatif Van Den Bosch sistem tanam paksa diberlakukan. Tujuannya
adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran
dunia. Padahal sistem tersebut sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia
karena sangat menguras tenaga dan keringat mereka. Sistem ini diwajibkan bagi
masyarakat menanam tanaman dan menjual hasilnya ke pemerintah dan dibayar
sesuai harga yang ditetapkan pemerintah itu. Namun, dari sisi negatif tersebut
terdapat pula sisi positifnya yaitu masyarakat Indonesia bisa mengenal tata
cara menanam tanaman.
Pada
tahun 1942 sampai dengan 1945 Jepang yang menduduki Indonesia. Terjadi
perombakan secara besar-besaran dalam struktur ekonomi pada masa pemerintahan
Jepang. Pada masa kedudukan Jepang terjadilah bencana kekurangan pangan
dan merosot tajamnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu ekspor dan impor
macet, sehingga selain kelangkaan panjang juga terjadi kelangkaan tekstil.
Karena tekstil yang didapat adalah dari impor negara lain ke indonesia. Padahal
awalnya Jepang merupakan harapan baru buat perekonomian Indonesai, namun nyatanya
kemiskinan dan kebodohan tetap merajalela.
Perekonomian
Indonesia di Zaman Sebelum Kemerdekaan
1.
Masa Pasca Kemerdekaan ( 1945-1950 )
Pada
masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi dan keuangan sangat buruk, yang
disebabkan oleh :
v Inflasi yang sangat tinggi, terjadi inflasi yang sangat
tinggi karena ada 3 mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu De Javasche Bank,
mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
v Panglima AFNEI ( Allied forces for Netherlands east indies )
mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
v Dan pada bulan oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan
uang kertas baru yaitu ORI ( Oeang Republic Indonesia ) sebagai pengganti uang
jepang.
2.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa
demokrasi liberal adalah masa dimana dalam politik maupun sistem ekonominya
menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai
teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal
pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi,
terutama pengusaha China. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
3.
Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959-1967 )
Sebagai
akibat dari dekrit presiden 5 juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme ( segala-galanya diatur oleh pemerintah ) . dengan sistem ini,
diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial,
politik, dan ekonomi ( Mazhab Sosialisme ). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia.
Kesimpulannya
pada masa sebelum orde baru ini terjadinya inflasi yang sangat tinggi dan juga
dikarenakan adanya mata uang yang beredar dimasyarakat Indonesia sangat banyak.
Dan disamping itu juga keadaan Indonesia pada saat itu juga adanya penjajahan
dari negara asing jadinya perekonomian Indonesia sangat terpuruk.
ORDE
REFORMASI
Pemerintahan
presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum
memberikan perubahan yang cukup baik dalam bidang ekonomi.
Kebjakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada
masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid belum ada tindakan yang
cukup berarti untuk menyelamatkam negara dari keterpurukan sedangkan banyak
persoalan yang harus dihadapi dari masa orde baru yaitu masalah KKN, pemulihan
ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Dikarenakan presiden terlibat skandal yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata
masyarakat akhirnya kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa
Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
Masalah-masalah
yang mendesak untuk dipecah adalah pemulihan ekonomi dan penegakkan hokum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemun Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebjakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perushaaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1%. Namun, kenijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Pada
masa ini juga didirikannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam
pelaksanaannya KPK belum dalam memberikan bukti yang konkrit dalam pemberantasan
korupsi. Padahal korupsi sangat menganggu jalannya pembangunan nasional dan
banyak para investor yang ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena
permasalahan ini.
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Hingga Saat Ini
Pada masa kepemimpinan SBY, beliau telah membuat kebijakan yang kontroversi
yaitu dengan naiknya harga BBM, hal ini dikarenakan naiknya harga minyak dunia.
Kenaikan BBM tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Negara.
Kebiajakan untuk menaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan pendapat
nasional Indonesia. Kebijakan tersebut diikut sertakan dengan keluarnya
kebijakan pemerintah dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada
masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, BLT tersebut
tidak berjalan dengan lancer karena tidak sampai ke tangan yang berhak dan
menimbulkan permasalahan social.
Dikit
demi sedikit presiden juga mulai memberantas korupsi, karena korupsi itu
merugikan Negara dan juga mengambil hak rakyat. Hal tersebut sangat mendapat
respon positif dari masyarakat. Dalam penanganan masalah korupsi ini presiden
tidak memancang bulu siapa pun yang berbuat korupsi dan apapun jabatannya yang
melakukan tindak korupsi akan diadili sesuai undang-undang yang berlaku.
Perekonomian
Indonesia saat ini bisa dibilang menganut sistem liberalis/kapitalis. Hal ini
dapat dilihat karena pemerintah membebaskan rakyatnya untuk beraktivitas,
termasuk dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada akhirnya kaum pemodallah yang
memegang kekuasaan penting dalam kegiatan ekonomi ini, sehingga yang kaya
semakin kaya sedangkan yang miskin menjadi lebih miskin. Sistem perekonomian
ini dirasakan belum mampu membuat masyarakat sejahtera.
Dengan
adanya masalah-masalah dalam perekonomian Indonesia diharapkan pemerintah dapat
lebih peka untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat semuany dapat hidup
sejahtera. Selain itu, masalah KKN yang semakin maraknya terjadi yang dapat
menghancurkan negara ini bisa dapat diatasi dengan baik. Seperti halnya mereka
yang memakai uang negara, seharusnya uang tersebut bisa saja digunakan untuk
memberikan bantuan kepada rakyat yang tidak mampu, karena dengan seperti
itu pemerataan kesejahteraan rakyat bisa saja terjadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar