Pengantar Peranan Hukum Dalam Ekonomi ( Kuisioner 1)

1. Apakah peranan hukum di dalam ekonomi ?

 Peranan hukum salah satunya adalah untuk mengatur kehidupan manusia bermasyarakat di dalam berbagai aspek. Manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak bisa melakukan semua itu sendiri, tetapi saling membutuhkan bantuan orang lain atau saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Sering kali di dalam transaksi tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya benturan kepentingan diantara manusia yang berinteraksi. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perselisihan harus terjadi kesepakatan bersama. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Hukum yang mengatur mengenai perekonomian Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945.
 
 2. Apakah hukum juga berlaku di daerah pedalaman ? Kalau tidak berlaku ...?, Lalu bagaimana hukum atau aturan di daerah pedalaman ...?  
Ya, hukum juga berlaku di daerah pedalaman. Karena pada dasarnya hukum itu ada dimana-mana baik di perkotaan maupun di daerah pedalaman sekalipun. Mengapa? Karena hukum berfungsi untuk mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Apabila tidak ada hukum di suatu daerah, maka akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, hukum dibuat agar menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Lalu, bagaimana hukum atau aturan yang ada di daerah pedalaman. Hukum atau aturan yang ada di daerah pedalaman, mungkin saja berbeda dengan yang ada di daerah perkotaan. Biasanya hukum yang ada di daerah pedalaman itu sifatnya tidak tertulis atau bisa disebut sebagai hukum adat yang sudah turun-menurun dan harus di patuhi oleh semua masyarakat yang ada di daerah tersebut.  

3.Dapatkah seseorang itu kebal hukum ?  

Pengertian dari kebal hukum yaitu kekebalan dari penindakan hukum terhadap seseorang. Seseorang tidak dapat dikatakan kebal hukum, karena pada dasarnya hukum itu dibuat untuk dipatuhi. Siapapun yang melanggar pasti akan dijatuhkan sanksi. Tetapi, pengecualian pada duta besar, ada kekebalan sehingga tidak dapat menyeret duta besar tersebut di negara setempat. Karena pengadilan negara asalnyalah yang mengadili duta besar tersebut. Jadi, tidaklah dapat seseorang tersebut kebal hukum.  

4.Sebutkan hukum ekonomi berdasarkan klasifikasi internasional ...? ( 9 Klasifikasi )  

Menurut Rochmat Soemitro didasarkan pada klasifikasi International Standart of Industrial Clasification sehingga diperoleh pembagian sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Pertanian atau Agrara, yang di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
2. Hukum Ekonomi Pertambangan.
3. Hukum Ekonomi Industri, Industri Pengolahan.
4. Hukum Ekonomi Bangunan. Hukum Ekonomi Perdagangan dimana termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata.
5. Hukum Ekonomi Prasarana termasuk gas, listrik, air, dan jalan.
6. Hukum Ekonomi jasa-jasa yaitu jasa-jasa masyarakat seperti profesi dokter, advokat, jasa seperti pembantu rumah tangga, jasa usaha seperti makelar, komisioner, dan sebagainya.
7. Hukum Ekonomi Angkutan.
8. Hukum Ekonomi Pemerintahan termasuk juga Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan lain-lain.

5. Berikan contoh fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan ...?

Hukum Ekonomi Pembangunan merupakan menyangkut mengenai penaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. Fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan yaitu : 1. Sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
2. Sebagai sarana pembangunan.
3. Sebagai sarana penegak keadilan.
4. Sebagai sarana pendidikan masyarakat. Keempat fungsi tersebut dapat diterapkan dalam hukum ekonomi yang merupakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.

POSTER "Ajakan Untuk Menghindari Lintah Darat dan Beralih ke Koperasi"

Perkembangan Koperasi Mulai Dari Zaman Penjajahan Sampai Sekarang

Perkembangan koperasi yang ada di Indonesia dibagi dalam dua masa yaitu masa penjajahan dan juga masa kemerdekaan.

1.       Masa Penjajahan

Gerakan koperasi  yang ada di Indonesia  pertama kali lahir pada tahun 1986 dari seorang tokoh yang bernama R. A. Wiriaatmaja. Beliau merupakan seorang patih Purwokerto ( Banyumas ) yang sangatlah berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil, dan juga petani dari para lintah darat melalui koperasi. Dengan bantuan seorang asisten Residen Purwokerto yang bernama E. Sieberg, beliau mendirikan Hup-enSpaar Bank. Beliau juga mendapatkan dukungan dari Wolf van Westerrode, yang merupakan pengganti Sieberg. Kemudian mereka mendirikan kperasi kredit system Raiffeisen.

Bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajah  gerakan koperasi pun semakin meluas. Pada tahun 1908 berdiri Boedi Oetomo yang mencoba memajukan koperasi rumah tangga. Serikat Islam yang membantu dalam hal memajukan kperasi dengan bantuan modal da mendirikan juga toko koperasi pada tahun 1913. Pada tahun 1927, usaha koperasi tersebut dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi PBI ( Persatuan Bangsa Indonesia) di Surabaya. Di dalam kongresnya PNI (Partai Nasional Indonesia) di Jakarta berusaha menggelorakan semangat koperasi sehingga kongres ini sering juga disebut kongres koperasi. 

Selama masa penjajahan, pergerakan koperasi tidak dapat berjalan dengan lancer. Pemerintah Belanda tersebut selalu berusaha menghalangi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran para masyarakat koperasi sangatlah rendah akbat pendiritaan yang sedang dialami mereka.

Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Hal trsebut dilakukan untuk membatasi laju perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, rkyat tidak mungkinuntuk mendirikan koperasi karena :

·         Mendirikan koperasi hars mendapat izin dari gubernur jenderal

·         Akta dibuat dengan perantara notaries dan dalam bahasa Belanda

·         Ongkos materai sebesar 50 golden

·         Hak tanah harus menuntun hokum Eropa

·         Harus diumumkan di Javasche Courant yangbiayanya juga tinggi

Dengan dikeluarkannya peratururan ersebut, maka muncul reaksi dari para kaum pergerakan nasional dan para penganjur koperasi. Pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk panitia koperasi yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia tersebut bertugas untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Emudian pantitia tersebut memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Dan apda tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari peraturan sebelumnya. Isi peraturan No. 91 sebagai berikut :

·         Akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah

·         Ongkos materai 3 golden

·         Hak tanah dapat menurut hukum adat

·         Berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hokum secara adat

Keluarnya peraturan tersebut membuat koperasi muai tumbuh kembali. Tahun 1932 Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai engganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan tersebut merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda pada tahun 1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat.

Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang semakin buruk. Kantor pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah jepang menjadi Syomin kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Walau hanya brlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyatIndonesia megalami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, pada masa penjajahan Jepang koperasi yang ada di Indonesia dapat dikatakan mati.

2.       Masa Kemerdekaan

Setelah merdeka operasi mulai menggeliat banagun dan berbenah diri. Perkembangan koperasi milai mengarah kepada titik kemajuan dengan ditandai dibuatnya UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berisi “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.  Berarti koperasi merupakan suatu tempat usaha yang menjunjung tinggi keadilan dn musyawarah. Semua pihak mempunyai hak atas keuntungan serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Tidak halnya seperti zaman penjajahan dulu, koperasi hanya menguntungkan pihak penjajah saja.

Pada tanggal 12 Juli diselenggrakan kongres koperasi 1 di Tasikmalaya. Adapun keputusan penting yang didapat dari konres tersebut sebagai berikut :

·         Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)

·         Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi

·         Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Pada tanggal 17 Juli 1953 diadakan kongres koperasi 2. Adapun keputusan yang diambil adalah sebgaai berikut :

·         Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI

·         Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah

·         Mengnagkat Moh. Hatta sebgaia Bapak Koperasi Indonesia

·         Segera akan dibuat undang-undang Koperasi yang baru.

Pada tahun 1960 dengan Inpres No. 2 koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menylurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Inpres No. 3 pendidikan koperasi di Indonseia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah maupun dengan cara informal melalui siaran media masa, dan lain sebagainya yang memberikan informasi serta menumbuhkan semangat erkoperasi bagi rakyat.

Pada tahun 1961 dibentuklah Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI). Pada tanggal 2-10 Agustus 1965 diadakan MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang koperasi No. 14 tahun 1965 di Jakarta.

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/01/perkembangan-koperasi-di-indonesia-7/

http://sekarmadji.wordpress.com/2011/12/06/perkembangan-koperasi-di-indonesia/

http://susifebrina.blogspot.com/2014/11/perkembangan-koperasi-indonesia-mulai.html

NAMA      :  DINI NURUL ROHMAH

NPM          :  22213579

KELAS      :  2EB01

Koperasi

Koperasi Simpan Pinjam Jasa Utama “SWAMITRA”

Gedung Satria ( Golden Stick ) Lt.1 Jl. Akses UI No. 24 Kelapa Dua – Depok

Narasumber : Rahma

Swamitra merupakan nama suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga USP memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi ini pusatnya ada di Citra Grand, yang kedua ada di Bekasi, dan yang ada di Depok ini merupakan koperasi yang ketiga. Adapun tujuan pendirian dari koperasi ini yaitu untuk mensejahterakan anggota koperasi dan juga masyarakat sekitar. Koperasi ini buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 08.00 – 17.00. Koperasi ini di ketuai oleh Pak Zulkifli, Bendahara dijabat oleh Pak Didi, sekretaris dijabat oleh Pak Joko, dan untuk anggota sekitar 20 orang sedangkan anggota dari luar koperasi kurang lebih sekitar 600 orang. Kegiatan yang dilakukan dalam koperasi ini hanyalah simpan pinjam saja, baik karyawan ataupun yang punya usaha bisa melakukan peminjaman disini. Modalnya bisa diperoleh melalui simpanan tabungan dan ada juga simpanan berjangka. Perbedaannya yaitu, kalau simpanan tabungan hanyalah dalam bentuk tabungan saja. Tetapi kalau simpanan berjangka semacam deposito, ada jangka waktunya yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Biasanya yang melakukan pinjaman pada koperasi ini yaitu usaha laundry, warung makan, rental mobil, dan lain sebagainya. Koperasi ini memberikan pinjaman dimulai dri Rp. 1.000.000 s/d Rp. 150.000.000. Kalau peminjaman dilakukan lebih dari Rp. 150.000.000 dilakukan pinjaman yang namanya mikro Bukopin. Adapun persyaratan apabila ingin melakukan peminjaman di koperasi ini : Persyaratan umum : ·         Foto Copy KTP ·         Foto Copy Surat Nikah/Cerai ( bagi yang sudah menikah/cerai ) ·         Foto Copy KK ·         Foto Copy Rekening Listrik ·         Foto Copy Jaminan ·         Slip Gaji/Pembukuan Usaha Pilihan Jaminan : ·         BPKB Mobil/Motor ( dan kelengkapannya : Kwitansi, Faktur dan Foto Copy STNK ) ·         Sertifikat Tanah/Bangunan ( dan kelengkapannya : IMB, PBB Terakhir ) JUMLAH PINJAMAN (Rp.) JANGKA WAKTU PINJAMAN 6 BULAN 12 BULAN 18 BULAN 24 BULAN ANGSURAN PERBULAN Rp.         1.000.000                   186.667 Rp.         2.000.000                   373.333 Rp.         3.000.000                   560.001                   310.001 Rp.         4.000.000                   746.667                 413.333 Rp.         5.000.000                   933.333                   516.667 Rp.      10.000.000               1.840.880                   999.630                   721.974                   585.186 Rp.      15.000.000               2.761.319               1.499.445               1.082.961                   877.779 Rp.      20.000.000               3.681.759               1.999.260               1.443.948               1.170.372 Rp.      30.000.000               5.522.639               2.998.890               2.165.922               1.755.559 Rp.      40.000.000               7.363.519               3.998.519               2.887.896               2.340.745 Rp.      50.000.000               9.204.398               4.998.149               3.609.870               2.925.931 Rp.      75.000.000             13.768.430              7.459.890               5.376.603               4.349.427 Rp.    100.000.000             18.307.083              9.896.871               7.118.063               5.746.863 Rp.    150.000.000             27.460.624             14.845.306             10.677.094               8.620.295 Untuk pembagian SHU, karena koperasi ini bekerja sama dengan Bank Bukopin oleh karena itu pembagiannya disesuaikan dengan Bank Bukopin. Jadi, setiap tahunnya kemungkinannya berbeda-beda. Untuk bukopin berapa % dan untuk koperasi sendiri berapa %. Dan itupun ada pembagian untuk bonus karyawan yaitu sebesar 15 %. Pembagian antara Bank Bukopin dan koperasi itu berbeda-beda. Tetapi, lebih besar Bank Bukopin karena koperasi memakai dana dari Bank Bukopin. Dan untuk dana investor sendiri lebih besar koperasi. Pembagian SHU dari luar anggota tidak ada, karena simpanan dan pinjaman mereka hanya dapat dari bunga simpan saja. Pembagian SHU hanya untuk anggota koperasi saja, yaitu pembagian bukopin dan koperasi. Faktor yang mempengaruhi dari perkembangan koperasi ini, bagaimana peran bidang marketing untuk melakukan promosi agar banyak yang tertarik untuk melakukan peminjman di koperasi ini. Selain itu ada beberapa kelebihan yang dimliki oleh koperasi ni yaitu bunga bersaing, proses lebih cepat dan mudah, dan angsuran lebih ringan dibandingkan koperasi lainnya. Adapun permasalahan yang ada di koperasi ini yaitu karena masih banyak yang belum tahu. Karena koperasi  ini merupakan koperasi simpan pinjam pasti ada yang namanya kredit macet.  NAMA      :  DINI NURUL ROHMAH NPM          :  22213579 KELAS      :  2EB01